CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon diperkirakan sulit mencapai target penyelesaian sertifikasi 166 bidang aset pada tahun 2025. Kendala utama datang dari sisa aset tahun sebelumnya yang hingga kini belum rampung prosesnya.
Kepala Bidang Aset pada BPKPAD Cilegon, Nur Fauziah, mengakui bahwa pengalaman tahun lalu menjadi cerminan betapa beratnya mengejar target besar tersebut.
"Kalau secara nalar tidak mungkin bisa jadi 166, yang tahun kemarin saja 39 belum jadi. Akhirnya kita masukin di tahun ini, tapi kami upayakan supaya bisa selesai tahun ini," katanya, Rabu (29/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa dari target 50 bidang tahun 2024, hanya 39 bidang yang akhirnya diajukan ke BPN. Namun, sebagian di antaranya justru mengalami pembatalan setelah melalui proses validasi.
"39 bidang itu diproses dari tahun kemarin, sebanyak 50 ternyata sudah divalidasi ada yang nanti, ada yang dibatalkan karena ternyata sudah bersertif segala macam. Sisa 39 bidang itu, tahun ini pun dilakukan pengukuran ulang padahal tahun kemarin sudah pengukuran," ujarnya.
Dari total 166 aset yang menjadi target tahun ini, sebagian besar berasal dari Dinas PUPR sebanyak 113 bidang, Dinas Kesehatan 5 bidang, dan Dinas Pendidikan 9 bidang.
"Posisi sedang proses validasi berkas, yang sudah siap itu dindik, pu dan dinkes sudah kumpulkan data-datanya. Kita lagi cek lokasi ke lapangan," tuturnya.
Nur menambahkan, mayoritas aset yang tengah diproses merupakan aset jalan dan bangunan sekolah.
"Dari kebanyakan itu pupr jalan. Jadi kita coba validasi jalannya, ada atau tidak. Kemudian sekolah," ucapnya.
Beberapa aset diketahui menempuh proses sertifikasi yang cukup panjang, termasuk Pasar Kranggot dan Puskesmas Pulomerak. Ia menyebut, persoalan data menjadi penghambat utama yang berulang sejak tahun 2024.
"Pasar Kranggot maunya selesai tahun ini tapi kendala lagi, dan tidak selesai-selesai berkaitan dengan pelepasan hak awal datanya ada yang kurang, kita kesulitan dari itu," ungkapnya.
Dengan berbagai hambatan tersebut, Pemkot Cilegon masih terus berupaya menuntaskan proses sertifikasi aset yang menjadi tanggung jawabnya. Meski target 166 bidang tampak sulit tercapai, BPKPAD berkomitmen untuk memaksimalkan penyelesaiannya hingga akhir tahun. (MJ/red)