CILEGON - Pemerintah Kota Cilegon terus mengupayakan percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah. Pada 2026, Pemkot menargetkan renovasi 500 unit RTLH dengan mengoptimalkan kolaborasi pendanaan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon, Edi Hendarto, mengungkapkan bahwa kemampuan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Cilegon saat ini masih terbatas. Total anggaran Disperkim hanya sekitar Rp5 miliar, sehingga belum mampu membiayai seluruh target renovasi rumah.
āDari APBD Kota Cilegon ini, dana yang tersedia hanya mampu merealisasikan sekitar 147 unit rumah pada tahap awal pelaksanaan,ā kata Edi kepada Kabar Banten saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/1/2026).
Dengan estimasi biaya rehabilitasi sebesar Rp30 juta per unit, keterbatasan APBD menjadi tantangan utama dalam mencapai target tahunan. Oleh karena itu, Disperkim Kota Cilegon aktif mengajukan bantuan tambahan ke pemerintah pusat dan provinsi, sekaligus mendorong peran perusahaan melalui program CSR.
āKami juga mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, kami mendorong CSR perusahaan agar target 500 unit per tahun bisa tercapai,ā ujar Edi.
Ia menjelaskan, program renovasi RTLH merupakan bagian dari rencana jangka menengah untuk mengentaskan total 2.508 unit RTLH yang tercatat dalam data baseline tahun 2024. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian dalam lima tahun ke depan.
āDari pusat sekitar 200 unit, dari provinsi juga ada. Sementara itu, di tingkat kelurahan, minimal merehabilitasi dua unit rumah, dengan total sekitar 43 kelurahan,ā tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, renovasi RTLH akan menggunakan skema Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS). Bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima dan berada di bawah pengawasan penuh Disperkim Kota Cilegon.
āDari bantuan Rp30 juta per unit, sekitar Rp7 juta dialokasikan untuk upah tukang, sedangkan sisanya digunakan untuk material bangunan. Masyarakat juga didorong berpartisipasi melalui swadaya dan gotong royong,ā ucapnya.
Untuk memastikan kualitas pembangunan, Disperkim juga menyiapkan Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertugas mendampingi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga proses renovasi selesai.
Selain bantuan pemerintah, Edi berharap kontribusi CSR dan lembaga sosial dapat semakin ditingkatkan. Pada tahun sebelumnya, bantuan CSR tercatat berasal dari Krakatau Posco sebanyak enam unit dan Krakatau Steel satu unit, sementara dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diperkirakan mencapai sekitar 40 unit rumah.
āSumber lain dari CSR juga kami harapkan. Tahun ini semoga CSR lebih konsen pada rumah tidak layak huni,ā ungkapnya. (MJ/red)
