CILEGON – Wali Kota Cilegon, Robinsar, mendorong agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di Kota Cilegon berjalan lebih terkoordinasi dan tidak terpisah-pisah. Hal itu disampaikannya usai pengukuhan Forum CSR Kota Cilegon di Hotel Royal Krakatau, Kamis (12/2/2026), setelah forum tersebut sempat vakum beberapa tahun.
Menurut Robinsar, Forum CSR diharapkan menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan pelaku industri, sehingga program CSR dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan prioritas masyarakat.
“Arahan tersebut kembali diperjelas bahwa forum CSR ini ke depan bersama dengan Pemerintah Kota Cilegon untuk memfasilitasi, menjadi wadah komunikasi dan koordinasi seluruh program CSR industri demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Itu yang paling utama,” katanya, Kamis (12/2/2026).
Ia menilai, selama ini forum lebih banyak berperan mencatat program yang telah dijalankan perusahaan. Ke depan, Pemkot ingin ada pemetaan kebutuhan mendesak, seperti perbaikan ruang kelas, sekolah, rumah tidak layak huni (RTLH), hingga persoalan sosial lainnya sebelum program lain dijalankan.
“Kami tetap terbuka, namun perlu ada panduan bersama agar program CSR lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri, sehingga kebutuhan masyarakat yang mendesak bisa benar-benar tersentuh. Secara teknis nanti akan kami koordinasikan dengan Bappeda dan Forum CSR agar perencanaan berjalan seiring,” ujarnya.
Robinsar menyebut sejumlah kebutuhan prioritas saat ini meliputi perbaikan sekolah, RTLH, penguatan UMKM, serta peningkatan kapasitas guru. Ia juga memahami bahwa setiap industri memiliki fokus CSR masing-masing, termasuk di sektor pendidikan, dan hal tersebut tetap akan diakomodasi.
“Namun kami berharap CSR industri bisa difokuskan untuk masyarakat Kota Cilegon, tidak lagi diarahkan ke luar daerah. Jika ada kebutuhan, bisa disampaikan melalui Forum CSR atau pemerintah, karena kami memiliki data kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Pemkot menargetkan program perbaikan sekolah, RTLH, dan penguatan UMKM dapat berjalan hingga 2028. Di sektor pendidikan, terdapat sekitar 2.100 ruang kelas yang membutuhkan perbaikan, sementara kemampuan APBD hanya mampu menangani sekitar 230 ruang kelas.
“APBD hanya mampu menangani sekitar 230 ruang kelas, sehingga kekurangannya akan kami komunikasikan dengan BUMD, BUMN, dan BUMS,” ucapnya.
Ia menambahkan, sinergi dengan dunia usaha juga menjadi bagian dari upaya menjaga iklim investasi. Pemerintah, kata dia, tidak hanya mendorong kontribusi industri, tetapi juga membuka ruang dialog terkait regulasi atau kendala yang dihadapi.
“Konsep kami adalah membangun kepercayaan dengan industri. Pemerintah menyiapkan data kebutuhan, kemudian industri dapat menyalurkan CSR langsung kepada masyarakat atau lembaga terkait. Yang penting ada pelaporan dan pencatatan sehingga program berjalan transparan, terbuka, dan akuntabel. Forum CSR ke depan bukan hanya mencatat program industri, tetapi juga mencatat program yang diinisiasi pemerintah dan dilaksanakan oleh industri,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Cilegon, Saeful Rochman, mengatakan pihaknya akan mendorong formulasi insentif bagi perusahaan yang aktif menjalankan program CSR sebagai bentuk apresiasi dari Pemkot Cilegon.
“Terkait upaya menarik partisipasi industri, kami akan mendorong adanya formulasi insentif. Perusahaan yang aktif menjalankan program CSR nantinya dapat memperoleh insentif dari pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, langkah awal yang akan dilakukan adalah penguatan organisasi Forum CSR, termasuk pembenahan struktur dan keanggotaan.
“Potensi CSR di Cilegon sangat besar, namun selama ini masih berjalan sendiri-sendiri. Ke depan kami akan mengumpulkan data program yang sudah dijalankan perusahaan, kemudian memberikan arahan agar selaras dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian besar perusahaan telah memiliki program CSR yang ditetapkan sejak awal tahun. Karena itu, forum akan fokus pada penguatan internal sekaligus membangun komunikasi dengan perusahaan dan badan usaha untuk membuka peluang kolaborasi.
“Setelah itu kami akan melaksanakan rapat kerja untuk menentukan langkah dan waktu pelaksanaan program ke depan, berdasarkan hasil kesepakatan bersama pengurus,” tuturnya. (MJ/red)
