CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon tengah mempersiapkan lelang jabatan terbuka (open bidding) untuk mengisi kekosongan pada lima posisi strategis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lima jabatan yang akan diisi secara definitif yakni Inspektorat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), serta RSUD.
Wali Kota Cilegon, Robinsar, memastikan seluruh pengisian jabatan akan melalui mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jabatan yang kosong pasti akan diisi secara definitif setelah proses dan tahapan, termasuk eselonisasi, selesai. Untuk nama-nama calon belum ada, karena semua harus melalui mekanisme open bidding dan penilaian sesuai aturan,” kata Robinsar usai kegiatan Diskusi Bersama Mahasiswa di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Jumat (20/2/2026).
Terkait teknis pelaksanaan lelang jabatan, ia menyarankan agar dikonfirmasi langsung kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon.
“Detailnya nanti tanya Pak Joko (Kepala BKSDM) aja,” ujarnya.
Selain lima OPD tersebut, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Masa tugas Plt Sekda disebut akan berakhir pada 28 Februari 2026.
Robinsar menyampaikan apresiasi kepada Plt Sekda Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, atas kontribusinya selama membantu jalannya pemerintahan.
Dalam penilaiannya, ia menyoroti respons cepat Sekda dalam menangani sejumlah persoalan, termasuk saat terjadi bencana banjir.
“Kalau menurut opini saya, beliau cukup baik. Teman-teman media bisa lihat saat banjir beliau sigap dan responsif berkoordinasi dengan pihak terkait. Kalau dinilai, ya sekitar 8,5 sampai 9,5 lah,” tuturnya.
Meski demikian, kepastian penetapan jabatan definitif Sekda masih harus melalui proses birokrasi lanjutan serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten. Pemkot Cilegon mengaku telah menjalin komunikasi dengan Gubernur Banten, meski sejumlah agenda penanganan bencana sebelumnya sempat memengaruhi proses administratif yang berjalan. (MJ/red)
