CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon kembali melepas puluhan kendaraan dinas roda empat melalui mekanisme lelang terbuka. Sebanyak 73 unit mobil dinas yang dinilai sudah tidak optimal digunakan diajukan untuk dilelang, dengan estimasi nilai aset lebih dari Rp1 miliar berdasarkan hasil penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Dari proses tersebut, potensi penerimaan daerah diproyeksikan dapat mencapai Rp1 hingga Rp2 miliar.
Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Nur Fauziah, mengatakan tahapan penawaran telah dimulai sejak 18 Februari 2026. Proses lelang difasilitasi oleh KPKNL dan dilaksanakan secara daring, dengan batas akhir penawaran pada 23 Februari 2026.
“Total kendaraan roda empat yang dilelang ada 73 unit. Schedule dari KPKNL itu pelaksanaan lelangnya tanggal 23 Februari 2026. Penawaran sudah dibuka sejak 18 Februari dan siapapun bisa ikut secara online,” katanya, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, kebijakan pelelangan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi pemerintah daerah, terutama untuk menekan beban biaya pemeliharaan kendaraan yang jumlahnya dinilai berlebih dan tidak lagi produktif dalam menunjang operasional.
Ia menambahkan, kendaraan yang mengalami kerusakan serta memiliki tingkat pemanfaatan rendah dinilai lebih tepat dilepas agar tidak membebani anggaran. Selain itu, hasil lelang diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Nur Fauziah mengungkapkan, pada akhir 2025 lalu Pemkot Cilegon juga telah melelang 76 unit kendaraan dinas dan berhasil membukukan penerimaan sekitar Rp2,5 miliar.
“Yang sekarang ini merupakan sisa dari total kendaraan yang sebelumnya belum terlelang,” ujarnya.
Mayoritas kendaraan yang akan dilepas saat ini terparkir di kawasan Stadion Seruni, sementara sebagian lainnya masih berada di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam kondisi tidak dapat dioperasikan.
Selain kendaraan roda empat, BPKPAD juga berencana melelang sejumlah barang inventaris lain seperti laptop dan komputer yang dinilai sudah tidak optimal penggunaannya. Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari penataan dan optimalisasi aset daerah agar lebih efisien serta memberikan nilai tambah bagi keuangan pemerintah daerah. (MJ/red)
