CILEGON – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menegaskan bahwa kesalahan dalam penyaluran bantuan gizi tidak boleh kembali terjadi. Ia meminta seluruh kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjalankan tugas secara profesional dan manusiawi dalam mendistribusikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Penegasan tersebut disampaikan Wihaji saat menghadiri kegiatan konsolidasi dan penguatan kader TPK yang diikuti ribuan kader di Kota Cilegon. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Cilegon Robinsar serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pada kesempatan itu, Wihaji menekankan pentingnya edukasi kepada para kader agar kejadian penyaluran bantuan yang tidak layak tidak kembali terulang. Menurutnya, pelayanan kepada penerima manfaat harus mengedepankan etika, empati, dan profesionalitas.
“Dan jangan juga sampai nanti terulang yang pernah viral di provinsi banten, yang dikasih kresek, kdi medsos karena tentu itu kita minta maaf,” katanya, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki sebanyak 597.662 kader TPK yang tersebar di seluruh daerah, termasuk Kota Cilegon. Para kader tersebut kini mendapat tugas tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Pasal 47, yakni mendistribusikan Makanan Pemberian Gizi (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
“TPK diminta terlibat langsung mendistribusikan MBG. Ini merupakan perintah Pak Presiden agar asupan gisi imenjadi salah satu kunci utama menurunkan stunting,” ujarnya.
Meski demikian, Wihaji mengakui bahwa dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat penerima manfaat yang belum mendapatkan bantuan. Hal tersebut disebabkan oleh proses pendataan, tahapan uji coba program, hingga belum tersedianya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa wilayah.
“Tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Wali. Di Cilegon sudah ada sekitar 30 titik, dan ke depan harapannya seluruh wilayah bisa terlayani,” ucapnya.
Terkait anggaran, Wihaji menyampaikan bahwa pemerintah saat ini menyalurkan sekitar Rp3,2 miliar per hari untuk mendukung program tersebut secara nasional. Sebanyak 51 ribu kader setiap hari terlibat langsung dalam pendistribusian bantuan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
“Program ini kami targetkan mampu menurunkan angka stunting nasional dari 19,8 persen menjadi 18 persen pada 2026. Selain itu, juga mampu mencapai 14 persen pada 2029,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Cilegon Robinsar menjelaskan bahwa saat ini baru terdapat lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kelima SPPG tersebut yakni SPPG Rawa Arum, SPPG Purwakarta, SPPG Kedaleman 2, SPPG Kedaleman 3, dan SPPG Kedaleman 4.
“Total penerima saat ini (ibu hamil, menyusui dan anak balita non PAUD) di Cilegon sudah 1171 penerima. Insa Allah akan dioptimalkan lagi akan kami data dan akan kami konfirmasikan dengan dapurnya,” kata Robinsar kepada awak media usai acara konsolidasi yang digelar di Rumah Singgah Dinas Sosial Cikerai.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat Pemkot Cilegon akan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN), para kepala dapur, serta Dinas DP3AKB dan Dinas Kesehatan guna mempercepat proses pendataan dan distribusi bantuan.
“Ada 35 dapur yang sudah siap. Harapannya, apa yang menjadi amanat Presiden melalui Pak Menteri akan kami utamakan dan lakukan,” ujarnya.
Optimalisasi program tersebut ditargetkan mampu memastikan seluruh penerima kategori 3B di Kota Cilegon memperoleh akses bantuan gizi secara merata, dengan prioritas wilayah yang telah memiliki fasilitas dapur. Data penerima pun akan terus diverifikasi bersama pengelola dapur agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. (MJ/red)
