CILEGON — Ketua DPRD Kota Cilegon menyoroti lemahnya sistem pemantauan kualitas udara setelah menemukan papan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dalam kondisi tidak berfungsi saat melakukan peninjauan lapangan.
Temuan tersebut dinilai menjadi perhatian serius mengingat Kota Cilegon merupakan kawasan industri strategis nasional dengan aktivitas industri, pelabuhan, logistik, serta lalu lintas kendaraan berat yang cukup padat.
Menurutnya, sistem pengawasan kualitas udara di kota industri seharusnya tidak lagi bersifat simbolis ataupun hanya dijalankan secara manual dan reaktif.
“Kota industri membutuhkan sistem monitoring kualitas udara yang hidup, real-time, terintegrasi, dan dapat diakses publik. Pengawasan lingkungan tidak boleh hanya berhenti pada papan informasi atau formalitas administratif,” tegasnya.
Ia menilai, tidak optimalnya alat pemantauan kualitas udara dapat menghambat pemerintah dalam memperoleh data objektif terkait kondisi lingkungan, terlebih di tengah tingginya angka Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Cilegon.
Berdasarkan data kesehatan tahun 2025, tercatat kasus pneumonia pada usia di bawah lima tahun mencapai 4.917 kasus, sedangkan usia di atas lima tahun sebanyak 3.722 kasus. Sementara itu, ISPA non pneumonia pada usia di bawah lima tahun mencapai 27.278 kasus dan usia di atas lima tahun sebanyak 7.719 kasus.
Data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami gangguan pernapasan. Selain itu, angka ISPA di Kota Cilegon dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong tinggi dan terus berulang seiring meningkatnya aktivitas industrialisasi, logistik, dan pertumbuhan kawasan industri.
“Tingginya kasus ISPA, khususnya pada anak-anak, harus menjadi alarm bersama. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem monitoring kualitas udara dan pengawasan lingkungan agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” lanjutnya.
Ia menegaskan, kritik terhadap lemahnya pengawasan lingkungan bukan berarti menolak keberadaan industri maupun investasi. Menurutnya, pertumbuhan industri tetap harus berjalan seiring dengan peningkatan tata kelola lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Sebagai langkah tindak lanjut, Ketua DPRD Kota Cilegon meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem monitoring kualitas udara, evaluasi operasional alat pemantauan udara, integrasi data antara DLH dan Dinkes, penguatan Air Quality Monitoring System (AQMS) berbasis real-time, serta keterbukaan data kualitas udara kepada masyarakat.
Selain itu, ia juga mendorong adanya kajian komprehensif terkait hubungan antara kualitas udara, aktivitas industri, dan tingginya kasus gangguan pernapasan sebagai dasar penyusunan kebijakan lingkungan dan kesehatan yang lebih terukur.
“Industri harus tetap tumbuh dan investasi harus tetap berjalan. Tetapi masyarakat juga memiliki hak atas udara yang sehat dan kepastian bahwa negara hadir dalam melindungi kualitas hidup warganya,” tutupnya. (red)
