DPRD Soroti Membengkaknya Belanja Pegawai, Rizki: Ini Ibarat Bom Waktu

Sebelumnya Selanjutnya

CILEGON - Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan menegaskan bahwa belanja pegawai dalam tahun anggaran mendatang menjadi perhatian khusus bagi legislatif. Ia menyebutkan bahwa persoalan membesarnya beban anggaran pegawai bukan hanya terjadi di Cilegon, melainkan dialami oleh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi.

Menurut Rizki, situasi ini sudah menjadi isu nasional yang perlu ditangani dengan serius.

“Iya, ini menjadi atensi, karena situasi ini ibarat bom waktu. Bukan hanya di Kota Cilegon, seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia akan menghadapi bom waktu yang sama,” kata Rizki, Kamis (27/11/2025).

Ia menyadari bahwa kenaikan belanja pegawai tak bisa dihindari. Karena itu, perlu dilakukan penataan agar struktur APBD tetap sehat dan tidak membebani keuangan daerah.

“Termasuk adanya penambahan belanja pegawai. Kami meminta dilakukan rasionalisasi ulang agar struktur belanja pegawai tepat. Solusi paling memungkinkan adalah bagaimana kita bisa menaikkan PAD,” ujarnya.

Rizki juga menyoroti ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat yang dianggap tidak dapat menjadi solusi jangka panjang.

“Kalau kita hanya bergantung pada dana transfer untuk belanja operasi bidang pegawai, posisinya akan sama saja,” tuturnya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah.

“Solusi utamanya tetap bagaimana secara kreatif meningkatkan PAD di tingkat daerah,” ucapnya.

Menanggapi wacana pemotongan TPP atau TKD, Rizki belum dapat memberikan penjelasan rinci.

“Nanti hasilnya akan disebutkan dalam paripurna. Jadi saya belum bisa menyampaikan dulu. Yang jelas, walaupun ada pemotongan TKD, kami tidak ingin ada dampak kepada pelayanan publik terutama pelayanan dasar, kesehatan, dan pendidikan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa prioritas utama tetap mengutamakan belanja wajib sesuai aturan nasional.

“Yang paling penting, pos belanja daerah harus disesuaikan mandatory spending dulu sesuai amanat konstitusi. Setelah itu baru dirasionalisasikan ke OPD-OPD lain agar pelayanan dasar tetap terjaga,” katanya. (MJ/red)