CILEGON – Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, menekankan perlunya transformasi dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar tidak lagi bersifat seremonial semata. Menurutnya, CSR harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Rizki menyoroti bahwa selama ini program CSR di Kota Cilegon masih berjalan secara sepihak. Ratusan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut menyalurkan CSR tanpa melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, sehingga terkesan berjalan masing-masing. Kondisi ini menyebabkan banyak kegiatan CSR hanya berhenti pada tataran simbolik, tanpa menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi tersebut. Ia menilai, kelemahan utama pelaksanaan CSR saat ini terletak pada paradigma lama yang memandang CSR sebagai pelengkap, bukan bagian dari strategi pembangunan sosial berkelanjutan.
“Para pemangku kepentingan di perusahaan di Cilegon harus sudah berani merubah paradigma terkait penyaluran CSR. Transformasi pengelolaan dan penyaluran dana CSR yang berdampak berkelanjutan harus kita mulai. Selama ini CSR dengan kegiatan seremonial tidak berdampak berkelanjutan,” tegas Rizki, akhir pekan lalu.
Sebagai solusi, Rizki mendorong agar pelaksanaan CSR di Cilegon diarahkan pada program-program pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan.
“Transformasi pergeseran konsep CSR dari sekadar filantropi atau kewajiban sesaat, kini perusahaan harus berfokus pada kegiatan keberlanjutan melalui inovasi, dan pelatihan keterampilan untuk mencapai dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pelatihan soft skill seperti komputer, desain grafis, hingga event organizer (EO) dapat menjadi bentuk konkret CSR yang berdaya guna. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga membangun kemandirian masyarakat.
“Mereka para pemuda yang dilatih menjadi EO profesional ini bisa dilibatkan ketika perusahaan menggelar acara. Di sini, dampak program CSR bisa dirasakan langsung oleh masyarakat atas andil pihak perusahaan. Inilah tujuan utama dari transformasi program CSR yang kita inginkan,” jelas Rizki.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Cilegon itu menekankan pentingnya sinkronisasi antara program CSR perusahaan dengan agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD Kota Cilegon.
Menurutnya, kolaborasi semacam ini dapat menciptakan efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Ia juga mencontohkan perlunya koordinasi lintas dinas agar pelaksanaan CSR tepat sasaran.
“Jika industri menjalankan program beasiswa, maka harus diintegrasikan dengan Dinas Pendidikan agar jelas porsi tanggung jawab antara APBD dan dana CSR. Hal yang sama juga berlaku untuk program peningkatan SDM melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker),” tutur Rizki.
Ia menambahkan, transformasi CSR yang berkelanjutan harus dikomunikasikan dengan Pemkot Cilegon agar tercipta perpaduan antara program CSR dan agenda pembangunan daerah menuju Cilegon Juare.
Rizki juga mengingatkan agar perusahaan mulai memandang CSR bukan hanya sebagai kewajiban sosial, melainkan investasi sosial jangka panjang. Integrasi yang baik antara dunia industri dan pemerintah akan mendorong peningkatan daya saing sekaligus keberlanjutan ekonomi daerah.
“Perusahaan kini harus mengintegrasikan CSR untuk transparansi pemberdayaan masyarakat serta menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan,” pungkasnya.
(ADV)