CILEGON — Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor industri dinilai menjadi langkah strategis bagi Kota Cilegon sebagai kota industri besar. Kontribusi kawasan PT KS, PT KTI, PT CAP, dan sejumlah kawasan industri lainnya menjadi modal kuat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Namun, DPRD mengingatkan bahwa langkah ini harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan beban baru bagi dunia usaha.
Anggota DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta, menilai perlunya audit potensi PAD secara menyeluruh sebelum pemerintah menetapkan target PAD 2026. Audit tersebut mencakup pajak daerah seperti PPJ Non-PLN, PBB-P2 industri, BPHTB industri, pajak air tanah, hingga penggunaan lahan industri.
"Terutama area yang berubah fungsi tetapi belum diperbarui nilai pajaknya dan koordinasi data antara BPKAD, Bapenda, Dinas Perindustrian, dan kawasan industri. Ini krusial karena banyak PAD hilang bukan karena tarif rendah, tetapi karena data tidak sinkron dan pengawasan lemah," katanya, Kamis (4/12/2025).
Sitta menegaskan bahwa optimalisasi lebih penting dibanding ekstensifikasi pajak. Menurutnya, peningkatan PAD bukan berarti menambah beban pajak, melainkan memperbaiki pengelolaan yang selama ini kurang maksimal.
"Memperbaiki basis data wajib pajak industri, mengoptimalkan potensi pajak yang sudah ada. Dengan kata lain, PAD naik tanpa membuat industri merasa terbebani secara berlebihan," ujarnya.
Ia juga menyoroti sektor-sektor dengan potensi besar yang selama ini belum tergarap maksimal, salah satunya PBB-P2 kawasan industri. Nilai NJOP yang belum mengikuti perkembangan pasar dinilai membuat penerimaan pajak tidak mencerminkan kondisi riil.
"Banyak nilai NJOP yang tidak mengikuti perkembangan pasar dan investasi riil. Pajak air tanah, pemakaian industri jauh lebih besar dibandingkan yang tercatat. Perlu meningkatkan akurasi meteran dan inspeksi lapangan," tuturnya.
Selain itu, potensi BPHTB kawasan industri, termasuk transaksi antarkorporasi, pelepasan lahan, maupun ekspansi industri, dinilai masih belum terdata secara optimal. Retribusi jasa industri juga dipandang perlu diperkuat selama sesuai layanan dan tidak membebani pelaku usaha.
"Retribusi jasa industri (misalnya uji lab, jasa kebersihan, parkir, dan lain-lain). Tetapi retribusi harus fair dan berbasis layanan nyata agar tidak dianggap pungutan liar," ucapnya.
Untuk jangka panjang, Sitta mendorong pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan dunia industri, termasuk melalui program kerja sama dan dukungan CSR yang sinergis dengan RPJMD.
"Misalnya industri menyumbang untuk proyek strategis kota (infrastruktur, lingkungan, UMKM), skema Corporate Social Responsibility (CSR) yang terarah dan bersinergi dengan RPJMD," katanya.
Ia juga menilai perlunya forum komunikasi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri agar kontribusi nonpajak dapat terkelola secara lebih terukur. Hal ini, menurutnya, bisa menambah penerimaan tanpa menambah beban pajak.
Politisi PKS itu mengingatkan bahwa peningkatan PAD harus dibarengi kepastian regulasi serta komunikasi yang baik, sehingga tidak menimbulkan resistensi dari dunia usaha. Transparansi penggunaan PAD juga disebut penting untuk membangun kepercayaan industri.
Menurutnya, kebijakan peningkatan PAD harus selaras dengan isu-isu strategis kota seperti lingkungan, kemacetan, dan pemberdayaan UMKM. Hal ini agar manfaat peningkatan PAD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"DPRD bukan hendak menambah beban industri, namun memastikan bahwa potensi yang sudah ada dikelola secara lebih jujur, transparan, dan profesional. Cilegon sebagai kota industri harus mampu menjadikan kekuatan industri sebagai sumber PAD yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat, tanpa merusak iklim investasi," ujarnya. (MJ/red/Adv)
