JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menunjuk Baihaki Sulaiman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Banten dan Ida Hamidah sebagai Plt Sekretaris DPW PPP Banten. Penyerahan mandat dilakukan langsung oleh Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Baihaki menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP PPP. Ia menilai penetapan ini sebagai bagian dari langkah strategis untuk mempercepat konsolidasi internal partai di wilayah Banten.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada DPP PPP atas mandat yang diberikan. Ini merupakan bagian dari upaya percepatan konsolidasi organisasi agar DPW PPP Banten segera melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab),” ujar Baihaki.
Menurut Baihaki, setelah pelaksanaan Muswil, PPP akan menghadapi agenda penting, termasuk tahapan verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan dimulai pada awal 2027.
“InsyaAllah seluruh jajaran akan solid dan bergerak bersama untuk melakukan konsolidasi. Hal ini sangat penting agar PPP siap menghadapi seluruh agenda politik ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Baihaki menekankan pentingnya kebersamaan, loyalitas, dan kerja kolektif seluruh kader dalam menjaga marwah partai berlambang Ka’bah tersebut. Ia juga menilai perbedaan pandangan di internal partai sebagai bagian dari dinamika organisasi.
Namun, dinamika internal PPP di Banten belum sepenuhnya mulus. Ketua DPW PPP Banten saat ini, Subadri Ushuluddin, menyatakan belum mengakui penetapan Baihaki sebagai Plt Ketua karena belum menerima surat resmi dari DPP PPP.
“Belum ada surat resmi yang kami terima. Kalau pun ada, DPP yang mana? Kami belum mengakui DPP di bawah kepemimpinan Mardiono hasil muktamar itu,” kata Subadri kepada wartawan.
Menurut Subadri, persoalan internal di tingkat pusat belum selesai, termasuk tiga amanat dari Kementerian Hukum dan HAM terkait AD/ART partai serta penataan struktur kepengurusan DPP PPP.
“Selama persoalan itu belum beres, seharusnya tidak boleh ada konsolidasi organisasi, baik Muscab maupun Muswil,” tegas Subadri.
Subadri menyebut akan segera berkoordinasi dengan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Provinsi Banten untuk menyikapi penunjukan Plt DPW tersebut. (red)
